Dokumen-dokumen Kebijakan Internasional Sebagai Landasan Pendidikan Inklusif

Dokumen-dokumen Kebijakan Internasional Sebagai Landasan Pendidikan Inklusif

Lizza Suzanti, S.Pd., M.Si.

Pendidikan untuk Semua (Jomtien, Thailand, 1980)

• Pendidikan dasar seyogyanya diberikan kepada semua anak, remaja dan orang dewasa. Untuk mencapai tujuan ini, layanan pendidikan dasar yang berkualitas seyogyanya diperluas dan upaya-upaya yang konsisten harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan.
• Agar pendidikan dasar dapat diperoleh secara merata, semua anak, remaja dan orang dewasa harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat belajar yang wajar.
• Prioritas yang paling mendesak adalah menjamin adanya akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitasnya bagi anak perempuan, dan menghilangkan setiap hambatan yang merintangi partisipasi aktifnya. Semua bentuk diskriminasi gender dalam pendidikan harus dihilangkan.
• Suatu komitmen yang aktif harus ditunjukkan untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang kurang terlayani : orang miskin; anak jalanan dan anak yang bekerja; penduduk desa dan daerah terpencil; pengembara dan pekerja migran; suku terasing; minoritas etnik, ras, dan linguistik; pengungsi; mereka yang terusir oleh perang; dan penduduk yang berada di bawah penjajahan, seyogyanya tidak memperoleh perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan untuk belajar.
• Kebutuhan belajar para penyandang cacat menuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk memberikan kesamaan akses pendidikan bagi setiap kategori penyandang cacat sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan.

Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (PBB, 1993)

Negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan.

• paragraf 1 : Para pejabat pendidikan umum bertanggung jawab atas para penyandang cacat.
• Paragraf 2 : Pendidikan di sekolah umum seyogyanya menyediakan layanan pendukung yang tepat.
• Paragraf 6 : Negara seyogyanya : a) memiliki kebijakan yang jelas, b) memiliki kurikulum yang fleksibel, c) menyediakan materi yang berkualitas, dan pelatihan guru dan dukungan yang berkelanjutan.
• Paragraf 7 : Program rehabilitasi berbasis masyarakat seyogyanya dilihat sebagai pelengkap bagi pendidikan integrasi.
• Paragraf 8 : Dalam hal di mana sistem persekolahan umum tidak secara memadai memenuhi kebutuhan semua penyandang cacat, pendidikan luar biasa dapat dipertimbangkan ... dalam hal-hal tertentu pendidikan luar biasa mungkin pada saat ini merupakan bentuk pendidikan yang paling tepat untuk siswa-siswa tertentu.
• Paragraf 9 : Siswa tunarungu dan tunarungu-netra mungkin akan memperoleh pendidikan yang lebih tepat di sekolah khusus, kelas khusus atau unit khusus.

Pernyataan Salamanca (Salamanca, Spanyol, 1994)

Pasal 2:

• Sistem pendidikan seyogyanya mempertimbangkan berbagai macam karakteristik dan kebutuhan anak yang berbeda-beda.
• Sekolah reguler dengan orientasi inklusi ini merupakan tempat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun sebuah masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih jauh, sekolah tersebut memberikan pendidikan yang efektif kepada sebagian besar anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menjadi system pendidikan yang paling ekonomis.

Pasal 3 : Pemerintah seyogyanya :

• Menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undang-undang atau kebijakan ... kecuali jika terdapat alasan yang memaksa untuk menetapkan lain.
• Kerangka Aksi Pasal 3: Prinsip dasar kerangka ini adalah bahwa sekolah seyogyanya mengakomodasi semua anak ... ini seyogyanya mencakup anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan dan anak yang bekerja, anak dari kaum pengembara atau daerah terpencil, anak dari kelompok minoritas berdasarkan bahasanya, etniknya atau budayanya dan anak dari kelompok atau daerah lain yang kurang beruntung atau terkepinggirkan .... Tantangan yang dihadapi oleh sekolah inklusif adalah bahwa harus dikembangkannya pedagogi yang berpusat pada diri anak yang mampu mendidik semua anak.

Pasal 4:

• ... perbedaan umat manusia itu normal adanya dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukannya anak yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. ... Pedagogi yang berpusat pada diri anak akan menguntungkan bagi semua siswa, dan akhirnya juga bagi keseluruhan masyarakat. ... ini dapat sangat menurunkan angka putus sekolah dan tinggal kelas. ... di samping menjamin tercapainya tingkat pencapaian rata-rata yang lebih tinggi ... Sekolah yang berpusat pada diri anak juga merupakan tempat pelatihan untuk masyarakat yang berorientasi pada orang-orang yang menghargai perbedaan dan martabat seluruh umat manusia.

Pasal 6 :

• Inklusi dan partisipasi itu sangat penting bagi martabat manusia dan bagi terwujudnya dan dilaksanakannya hak asasi manusia.

Pasal 7 :

• Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, sejauh memungkinkan, apa pun kesulitan atau perbedaan yang ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengakui dan tanggap terhadap keberagaman kebutuhan siswa-siswanya, mengakomodasi gaya dan kecepatan belajar yang berbeda-beda...

Pasal 10 :

• Pengalaman menunjukkan bahwa sekolah inklusif, yang memberi layanan kepada semua anak di masyarakat, sangat berhasil dalam menggalang dukungan dari masyarakat dan dalam menemukan cara yang imaginatif dan inovatif untuk memanfaatkan ketersediaan sumber-sumber yang terbatas.

Pasal 18 :

• Kebijakan pendidikan pada semua level, dari level nasional hingga lokal, seyogyanya menetapkan bahwa seorang anak penyandang cacat bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya, di sekolah yang akan dimasukinya andaikata dia tidak memiliki kecacatan.